Selasa, 10 Desember 2013

Lurah di Nunukan dapat Mobil Dinas

Mobil dinas yang diserahkan kepada para Lurah di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan.
Bupati Nunukan Haji Basri, Senin (9/12/2013) menyerahkan mobil dinas berupa Toyota Avanza kepada delapan lurah di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan. Penyerahan kendaraan dinas dimaksud dilakukan di halaman parkir Kantor Bupati Nunukan.

Bupati mengatakan, pemberian mobil dinas kepada para Lurah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok kelurahan juga bisa terjangkau.

“Jadi tuntutan saya kepada mereka, para  Lurah ini meningkatkan kinerjanya, pelayanan publik kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi alasan tidak bisa ke wilayah-wilayah. Dan dia motivasinya semakin tinggi, karena kita berikan mobilitas  yang tinggi,” ujarnya.

Basri juga menegaskan, pemberian mobil dinas kepada Lurah didasarkan kepada beban kerja. Soal Sekretaris Camat yang belum mendapatkan mobil dinas, ia mengatakan, “Sekcam tidak boleh mendapatkan kendaraan nanti dia kemana-mana. Karena dia Sekretaris di kantor dia,” ujarnya. 
(kaltim.tribunnews.com 091213)

Jumat, 06 Desember 2013

Barang Plastik

Kami menjual berbagai macam barang-barang yg terbuat dari plastik, untuk kebutuhan alat rumah tangga, dapur, sekolah, kantor. berupa keranjang, keranjang baju, keranjang sampah, keranjang pakaian, gayung, gayung mandi, saringan, saringan teh, saringan santan, bak hitam, bak kuping, bak ina 45, bak usa 20, 26, 28, bak jerman, tempat sendok, lemari kabinet / cabinet plastik, lemari pakaian anak, kursi plastik, kursi anak, kursi makan, kursi santai, kursi promo / promosi, ember plastik, timbo, timbo cor, loyang bulat, nampan kotak, epak makan, catering, katering, gelas, sendok, seal ware, toples, toples mika, stoples, toples oval, toples kotak, bulat, toples hati, segi 8, segi 4, dengan sistem penjualan grosir dan eceran serta harga murah dan bersaing.

BAK

GAYUNG


GELAS CANGKIR
HANGER


LEMARI

KACA RIAS

KERANJANG

KURSI

WASKOM


NAMPAN

PIRING


POT BUNGA

RAK PIRING


RAK SEPATU

TEMPAT BUMBU

Tempat
TEMPAT SAMPAH

TEMPAT SENDOK

EMPER DAN TONG

GELAS

WAKUL

WATER JUG

KNS

Kamis, 21 November 2013

Tinggal di Indonesia, Hidup dari Malaysia

Tiga belas tahun sudah Rita Yacub (40) menetap di Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Di sana, dia terpaksa bolak-balik melintasi garis batas Indonesia dan Malaysia. Bukan lantaran menjadi tenaga kerja wanita, tetapi itu untuk berbagai urusan, antara lain berobat, membeli pakaian, pelesir, dan membeli berbagai jenis makanan pokok.

Rita bercerita, dirinya pernah mengalami pendarahan hebat akibat keguguran beberapa waktu lalu. Bukannya berobat ke puskesmas terdekat, ia ditemani suaminya justru melintas ke perbatasan dan mengandalkan pengobatan di sebuah rumah sakit di Kota Tawau, Sabah, Malaysia.

”Di sana, penanganannya lebih baik walaupun kami bukan orang Malaysia. Kami dijaga dan diperhatikan terus oleh dokter atau perawat. Tidak seperti di puskesmas yang pelayanannya ala kadarnya, kadang harus dirujuk ke Nunukan yang jaraknya lebih jauh (dari Tawau),” ujar Rita di rumahnya, di Desa Pancang, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Rabu (9/10).

Hal lainnya yang membuatnya lebih suka berobat ke Tawau adalah kemudahan pembiayaan. Biaya berobat di rumah sakit di Tawau ternyata bisa dicicil. Ketika mengalami pendarahan, dia bercerita, suaminya hanya membayar awal 500 ringgit Malaysia dari total 1.500 RM (Rp 5,2 juta) untuk biaya rawat inap dan pengobatan.

”Sisanya saya cicil. Pembayarannya dibebaskan, tidak ada batas waktu. Bahkan, dari beberapa pengalaman, jika sakitnya parah, mereka membolehkan kita masuk dahulu. Soal biaya, bisa nanti. Di sini (Indonesia), mana bisa seperti itu?” ujar Rita yang suaminya berprofesi sebagai juru mudi kapal.

Rita hanya salah satu dari ribuan warga Pulau Sebatik yang hidup bergantung dari layanan jasa dan barang produksi dari Malaysia. Di pulau yang terbagi dua antara Indonesia dan Malaysia ini, transaksi ekonominya menggunakan dua mata uang, yakni rupiah dan ringgit.

Di warung-warung di Sebatik Selatan yang masuk ke wilayah Indonesia dapat ditemui dengan mudah berbagai produk Malaysia, seperti permen, gula pasir, minyak goreng, beras, dan elpiji. Pemilik warung pun senantiasa menyiapkan ringgit untuk transaksi.

Bahkan, untuk urusan pelesir, sekadar membeli makanan siap saji, warga Sebatik memilih menyeberang ke negeri jiran. ”Anak saya suka dengan KFC (makanan siap saji). Di sini, termasuk di Nunukan, belum ada. Yang ada mungkin di Tarakan, tetapi itu sangat jauh,” ujar Rita.

Tawau bisa dicapai hanya 15- 20 menit dengan speed boat dari Pelabuhan Sungai Nyamuk, Sebatik Selatan. Biayanya hanya 20 RM (Rp 70.000). Sementara itu, untuk ke Nunukan, kota terdekat di Kalimantan Utara, butuh biaya Rp 80.000-Rp 100.000 dengan waktu perjalanan 1,5–2 jam. ”Makanya, warga Sebatik lebih suka ke Tawau. Lagipula, di sini, tidak semua barang dipasok pemerintah, seperti gas,” ujar Samsuddin, warga lainnya.

Kota Tawau ibarat cahaya temaram yang berkilau di balik gelapnya Sebatik. Dari Dermaga Batu di Pulau Sebatik, lansekap Tawau—kota terbesar ketiga di Sabah, Malaysia—terlihat jelas. Bangunan-bangunan bertingkat berjajar di kota itu, jalan raya pun tersambung hingga ke kota lain di Sabah, seperti Kinabalu.

Sementara itu, di Pulau Sebatik, warga harus terbiasa dengan listrik padam. Gas biru elpiji pun tidak masuk ke sini. Untuk kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli Rp 60.000 per tangki (1.000 liter). Bahkan, ada pula yang mengambil dari kerabatnya di Tawau. Namun, ketergantungan air dari Malaysia ini mulai berkurang semenjak dibangun embung seluas 15 hektar serta sumur bor oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagian rumah warga telah teraliri air bersih berkat proyek itu.

Penyelundupan

Budirman (42), warga Sebatik lainnya, bercerita, sebagian kerabatnya memilih bekerja dan menjadi warga negara Malaysia. ”Banyak keluarga saya, seperti sepupu, tinggal di seberang. Di sana mudah mencari pekerjaan. Lansia yang tidak lagi bekerja pun dapat gaji dari pemerintah 300 ringgit per bulan,” ujar warga asli Bugis yang rumahnya persis di tapal batas Indonesia- Malaysia di Pos Perbatasan Aji Kuning ini.

Dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, awal Oktober lalu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan Robby Serang mengakui ketergantungan warga Sebatik terhadap Malaysia. Sekitar 70 persen kebutuhan pokok dipenuhi dari negara tetangga. ”Bahkan, kami menemukan ada sejumlah warga memiliki dua KTP, dari Indonesia dan Malaysia,” tuturnya.

Di wilayah perbatasan, masyarakat berikut bahan-bahan kebutuhan pokok keluar masuk dengan intensitas tinggi, nyaris tanpa pembatasan. Untuk menyeberang ke Malaysia, warga Sebatik cukup mengeluarkan kartu pas lintas batas, bahkan tidak jarang hanya KTP. Pembelian bahan kebutuhan pokok tidak dikenai bea masuk oleh aparat Bea dan Cukai.

Kondisi ini mengakibatkan rawannya peredaran barang impor ilegal, seperti narkoba dan minuman keras. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Nunukan beberapa kali mendapati warga menyelundupkan heroin dan sabu asal Malaysia melalui wilayah ini. Setiap tahun, ribuan miras pun disita.

Penyelundupan narkoba sempat menjadi bisnis menggiurkan bagi anak-anak muda di Nunukan dan Sebatik. ”Dahulu, bisnis (penyelundupan) narkoba di sini seperti jualan ikan asin. Asal punya boat (kapal), itu mudah dilakukan. Sekarang mulai berkurang karena banyak aparat TNI dan pengetatan oleh Pemerintah Malaysia,” tutur Nurhasibah (32), warga Sebatik.

Menyikapi kondisi ini, Herman HB, tokoh warga Sebatik, berharap pemerintah mempercepat rencana pemekaran di Sebatik. ”Sebatik telah diusulkan menjadi kota, daerah otonomi baru. Potensi kami (untuk maju) sangat besar. Di Selat Ambalat ada cadangan minyak. Perkebunan kakao dan sawit juga berkembang. Dengan menjadi kota tersendiri, pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat dan investor bisa masuk,” ujar Ketua Tim Wahana Pemekaran Sebatik ini.

Dalam kunjungannya ke Sebatik, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono menuturkan, pembangunan di wilayah perbatasan seperti Sebatik menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Paradigma pembangunan yang sempat terfokus di Pulau Jawa harus diubah. Kawasan perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus.

”Di tempat kita, kawasan perbatasan seperti ini sering dianggap sebagai pulau terluar, backyard (halaman belakang) negara. Inilah istilah yang salah kaprah. Harusnya, seperti di negara lain, wilayah perbatasan menjadi frontyard (teras). Upaya meningkatkan perekonomian di sini harus menjadi tanggung jawab bersama lintas-sektor, termasuk pihak Bea dan Cukai,” ujarnya. (regional.kompas.com - 20112013)

Selasa, 12 November 2013

Tugu Dwikora Nunukan Dilengkapi Diaroma

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Minimnya referensi sejarah konfrontasi Republik Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, segera teratasi. 

Selain melakukan renovasi Tugu Dwikora yang terletak di samping Puskesmas Nunukan, di kawasan tersebut juga dipajang Tank Amphibi PT-76 produksi tahun 1961 dan Meriam Howitzer produksi tahun 1941. Yang tak kalah pentingnya, di sekitar Tugu Dwikora akan dibuat diaroma mengenai konfrontasi RI-Malaysia. 

"Sesuai dengan komitmen awal sudah disandingkan tugu asli PT-76 dan meriam. Tugu dipercantik dengan ditinggikan," ujar Komandan TNI Angkatan Laut Nunukan Letkol Laut (P) I Bayu Trikuncoro melanjutkan," Nanti dipasang diaroma operasi Dwikora dari mulai Presiden Soekarno menyatakan operasi itu dilaksanakan sampai akhir pejuang kita dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Djaya Sakti."

Renovasi Tugu Dwikora ini lebih ditekankan agar bisa dinikmati warga Nunukan termasuk masyarakat yang hendak datang ke Nunukan, untuk mengenang perjuangan saat digelarnya Operasi Dwikora. 

Tugu Dwikora dibangun sekitar 45 hari. Sabtu (9/11/2013) digelar acara syukuran selesainya renovasi. Sekitar pukul 20.00 bertempat Monumen Tugu Dwikora, diadakan pemotongan tumpeng. Hadir pada kesempatan itu Dan Tim Renovasi Tugu Dwikora Letda Marinir Susanta, Dantim Tank Letda Marinir Agus, anggota LVRI Sujana, perwakilan anggota Satgas Marinir Ambalat XVII.

Pada kesempatan itu, Danlanal memberikan potongan tumpeng dimaksud kepada Prajurit Pangkalan Marinir 1 Surabaya termuda Prada Marinir Elly. Dilanjutkan pemberian bingkisan kepada perwakilan Prajurit Lanmar diwakili Sertu Marinir Eko Yulianto. "Malam ini kita tumpengan untuk mengucap syukur, selama pembangunan, tidak ada kendala yang signifikan. Intinya semua berjalan lancar di sini," ujarnya.

Danlanal mengatakan, direncanakan pada 18 November, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio akan meresmikan tugu dimaksud. "Rencana 18 atau 19 November. Tetapi sementara ini informasnya tanggal 18 November. Akan diresmikan KASAL di lokasi Tugu Dwikora," ujarnya.
Sumber : kaltim.tribunnews.com - 10 November 2013

Minggu, 06 Oktober 2013

1,4 MW Daya Mengalir ke Nunukan Melalui Kabel Bawah Laut

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sebaung sejak Sabtu (5/10/2013) malam telah berhasil menyalurkan daya hingga 1,4 megawatt (MW) ke Pulau Nunukan. Daya dimaksud disuplai ke sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Sungai Bilal melalui kabel bawah laut. Dengan adanya tambahan daya dimaksud, pemadaman listrik di Nunukan juga menjadi berkurang.

“Tadi malam sudah masuk 1,4 MW di sistem PLTD Sungai Bilal, sudah sinkron. Sehingga Nunukan ada suplai daya 1,4 MW,” ujar Yosua Batara Payangan, Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Dinas Pertambangan dan Energi Nunukan, Minggu (6/10/2013).
Yosua mengatakan, saat ini penyaluran daya dimaksud masih terus berproses, sehingga keadaannya belum normal.

“Makanya masih sering terjadi pemadaman, misalnya satu jam mati lagi, lalu hidup lagi, mati lagi. Karena ini dari sisi proses, untuk menormalkan barang baru ini membutuhkan waktu. Teman-teman PLN meminta waktu supaya sabar, ini akan terjadi beberapa kali, sampai normal,” ujarnya.
Dari 8 unit mesin PLTMG Sebaung, satu mesin sudah berhasil menyalurkan daya. Dari 1,4 MW diharapkan bisa terus naik hingga 2 MW.

“Mesin pertama yang konek sudah. Kemarin malam jam 11 sempat trip dari Sebaung, makanya mati. Tetapi pagi ini sudah masuk, sambil diusahakan. Ketika mesin pertama baik diusahakan mesin kedua dan selanjutnya. Ini orang PLN bekerja siang malam bahkan manejer-manajer dari Area Berau semua turun ke Sebaung, semua masih di sini memantau,” ujarnya.

Ia memastikan, sejak Sabtu malam wilayah pemadaman listrik di Pulau Nunukan sudah mulai dikurangi. Ada beberapa tempat yang harusnya padam, sudah tidak dilakukan pemadaman lagi.

Sebelum masuknya daya dari PLTMG Sebaung, daya mampu PLTD Sungai Bilal hanya mencapai 4.150 KW. Sementara beban puncak mencapai 6.350 KW. Sehingga masih ada defisit daya hingga 2.200 KW.
Defisit disebabkan karena secara beruntun pembangkit di PLTD Sungai Bilal mengalami gangguan yang dimulai pada mesin berkapasitas 1 MW, disusul dua unit mesin berkapasitas masing-masing 350 KW dan satu unit mesin berkapasitas 1,2 MW. Pemadaman listrik harus dilakukan dua kali sehari, pada siang dan malam di wilayah yang berbeda.

“Sekarang memang masih padam karena proses. Mudah-mudahan ini akan berjalan lancar, diusahakan kekurangan daya sekitar 2 MW dapat disuplai dari PLTMG sebaung,” ujarnya.
Diharapkan, setelah mesin pertama berhasil menyalurkan daya hingga 2 MW, selanjutnya akan disusul mesin kedua.
“Diharapkan mesin kedua juga bisa hidup dalam waktu dekat. Mesin pertama dipantau terus, supaya tidak ada gangguan,” ujarnya.

Daya listrik dari PLTMG Sebaung disalurkan ke Pulau Nunukan melalui kabel listrik bawah laut dan jaringan SUTEM 20 kpa sepanjang 15 kilometer. Sementara dari Pulau Nunukan menuju Pulau Sebatik terpasang kabel jaringan sutem dan kabel bawah laut sepanjang 3,5 kilometer. Proyek tersebut merupakan investasi PT PLN Persero senilai sekitar Rp200 miliar.

PLTMG Sebaung diharapkan bisa menghasilkan daya hingga 8 MW. Jika daya yang dimiliki di Pulau Nunukan bisa mencapai 12,9 MW, dengan beban puncak mencapai 6.350 KW dan pertumbuhan listrik di Nunukan yang mencapai rata-rata 7 persen pertahun, diperkirakan kondisi listrik di Nunukan masih bisa stabil hingga dua tahun kedepan.

Sementara itu, mesin milik Pemkab Nunukan di PLTD Sungai Bilal yang diharapkan bisa membantu menyuplai daya hingga 1 MW, hingga kini belum bisa beroperasi.
“Ini masih terus dalam perbaikan. Pekerjaannya tinggal penyelesaian dipanel,” ujarnya.
Sumber: kaltim.tribunnews.com  - Minggu, 6 Oktober 2013
 

Kamis, 26 September 2013

Malaysia Larang Speedboat Kecil, RI Turunkan Bantuan ke Nunukan

Sejumlah perahu 'katinting' menjadi satu-satunya sarana transportasi warga dari Pulau Nunukan ke Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
NUNUKAN -- Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sarana transportasi berupa speedboat kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk penyeberangan Pulau Sebatik-Tawau Malaysia.

Bantuan itu diturunkan setelah ada kebuntuan sarana transportasi bagi masyarakat di pulau itu. Hal tersebut disebabkan oleh pelarangan beroperasinya speedboat ukuran kecil oleh pemerintah Negeri Sabah, Malaysia.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, di Nunukan, Rabu (25/9), membenarkan adanya bantuan pemerintah pusat lima unit speedboat dengan kekuatan GT20 kepada Pemkab Nunukan yang akan dipergunakan untuk penyeberangan Sebatik-Tawau.

Ia menegaskan, pengoperasian speedboat masih menunggu nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang dibawa pada perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) yang akan dilaksanakan di Kota Balikpapan Kaltim.

"Kita masih menunggu nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia soal peroperasian kelima unit speedboat tersebut pada pertemuan Sosek Malindo, 25 September 2013 ini," ujarnya. Dia merencanakan pengoperasian speedboat akan menggunakan dermaga Pelabuhan Sei Nyamuk yang baru.

Konsul RI Tawau, Muhammad Soleh yang dimintai keterangan soal itu mengatakan, jika benar telah ada sarana transportasi berupa speedboat dengan kekuatan GT20 untuk penyeberangan Pulau Sebatik-Tawau, maka perlu mendapatkan lisensi dari pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Ia mengakui, pelarangan speedboat ukuran kecil dari Kabupaten Nunukan atau Pulau Sebatik menuju Tawau oleh pemerintah Malaysia dengan pertimbangan keselamatan penumpang. Muhammad Soleh mengatakan, pelarangan tersebut bermula ketika adanya speedboat yang mengalami kecelakaan di perairan Tawau tahun 2012 yang mengangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) tanpa dokumen yang sah.
Sumber: republika.co.id - 25 September 2013

Sabtu, 21 September 2013

Duh, DPRD Minta Rp3 M Baru Mau Bahas APBD-P

NUNUKAN – DPRD Nunukan kembali diterpa kabar miring. Wakil rakyat di Bumi Penekindi Debaya “acuh tak acuh” terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2013, lantaran ada permintaan yang belum dipenuhi eksekutif. Permintaan itu tak jauh-jauh dari urusan duit.

DPRD disebut-sebut sedang mengajukan kenaikan alokasi dana aspirasi dari Rp2 miliar menjadi Rp3 miliar. Dana yang digunakan untuk mengakomodir permintaan legislatif ini tentu tidak sedikit jika dikalikan 25 anggota.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ruman Tumbo saat dikonfirmasi Koran Kaltara walau tak secara gamblang membenarkan tudi-ngan tersebut. Ruman mengatakan, dana aspirasi ter-sebut jauh dari tudingan hanya untuk memenuhi dompet mereka. Dana itu dialokasikan untuk meng-cover usulan-usulan masyarakat yang tidak terakomodir. “Dana ini ‘kan bukan untuk saya (Ruman Tumbo, Red) pribadi. Dana ini ‘buat rakyat juga,” ujarnya.
Permintaan ini disebutnya memiliki alasan kuat dan jelas. Ruman justru menilai, satu proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah tidak lebih efektif dibandingkan proyek-proyek penunjukkan langsung yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Selain itu, aspirasi yang tidak terangkum di Musrenbang tingkat kecamatan dapat terselamatkan melalui dana aspirasi ini. Meski tidak menyebut angka, permintaan kenaikan dana aspirasi DPRD sudah disampaikan ke eksekutif. Disetujui atau tidak, Ruman belum berani mengambil kesimpulan.

Namun jika berpikir logis kata dia, dengan kemampuan keuangan daerah serta tingginya SILPA, seharusnya dana aspirasi ini tidak perlu diributkan. “Kita punya APBD besar ‘kok. Buktinya kita kadang tidak membelanjakan dana mak-simal. Ratusan miliar masuk SILPA. Jadi dana aspirasi ini masih cukup ideal ‘lah,” jelas Ruman.

Ia menepis permintaan ini berka-itan dengan pembiayaan ang-gota dewan yang akan kembali mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif 2014. Sebab, dana aspirasi tidak dipegang anggota dewan. “Usulan masyarakat lewat DPRD tiap tahun meningkat. Kalau tidak dipenuhi, tentu beban moral buat kami. APBD kita cukup mampu mengakomodasi usulan-usulan dari bawah ini,” tuturnya. (Dia413) 
Sumber: korankaltim.com - 19 September 2013

PU Nunukan ‘Digoyang’ Gratifikasi

NUNUKAN – Dinas Pekerjaan Umum Nunukan ‘digoyang’ isu pungutan ilegal terhadap kontraktor. Terutama, saat masa pencairan poyek. Sejumlah kontraktor pun mengeluh, karena jika tidak memberikan fee dalam jumlah tertentu kepada oknum pejuabat di Dinas PU, maka proses administrasi pencairan atas proyek yang sudah mereka kerjakan sengaja diperlambat.

“Kenapa setiap mau pencairan, orang-orang Dinas PU yang kami minta tanda tangannya untuk sejumlah berkas sebagai per-syaratan susah ditemui. Kami seperti dipersulit untuk pencairan atas hak kami,” kata salah satu kontraktor kepada Koran Kaltara, kemarin.

Kontraktor yang meminta namanya dirahasiakan ini men-ceritakan, oknum pejabat mulai kepala bidang (Kabid) hingga kepala seksi (Kasi) di Dinas PU terang-terangan meminta fee untuk tanda tangan berkas pencairan.
“Kalau kami mau minta tanda tangan, mereka tanya dulu, adakah bagian (baca:fee) untuk mereka? Kalau kami bilang nggak ada, nggak ditanda tangani berkas kami,” ungkapnya.

Seperti yang dialaminya. Dari nilai proyek fisik sekitar Rp90 juta, ia harus mengeluarkan uang hingga Rp10 juta untuk fee proyek kepada beberapa oknum pejabat di Dinas PU. Bahkan, ada pejabat yang terang-terangan minta jatah fee kepadanya Rp5 juta. “Kabid Cipta Karya Pak Said itu ngomong langsung sama saya, dia minta bagian Rp5 juta,” ungkap-nya.

Dikatak-annya, keluhan seperti ini sebenarnya pungutan ilegal ini dialami hamper seluruh kontraktor, dan sudah berlangsung lama. “Fee proyek itu seperti sudah jadi budaya di Nunukan. Padahal kalau kontraktor seperti saya ini, berapa saja lah untungnya dari proyek itu, harus kasih fee lagi,” sesalnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kabid Cipta Karya DPU, Said meminta agar kontraktor yang menudingnya itu bertemu langsung dengannya. Hal itu agar tidak menjadi fitnah dan kontraktor bias tunjuk langsung siapa saja oknum pejabat yang meminta fee selama ini.

“Supaya tidak jadi fitnah, kontrak-tor-nya panggil. Jadi nanti kalau memang ada yang dipersulit itu, mana, jelas, dari-pada ngomong sana, ngomong sini, bagusnya ketemuan saja langsung. Jadi kalau memang ada fee yang diminta, siapa yang minta, kapan, di mana,” kata Said.

Namun saat ditanya kebenaran tudingan dirinya meminta fee kepada kon-traktor, ia tidak menjawab lugas. “Ini bukan persoalan bantah membantah, ini persoalan benar atau tidak. Kami ‘kan kadang-kadang tersudut terus, bapak dengar, terus bilang Kabid CK (Cipta Karya), BM (Bina Marga) minta-minta fee. Mana orangnya yang lapor-lapor itu. Bagus berhadapan. Kalau konfirmasi biasa saja, hari ini bilang tidak besok bilang iya, bisa saja,” ujarnya.

Ia menyesalkan tudingan itu, karena selama ini ia mengaku sudah banyak membantu kontraktor dalam penyelesaian pekerjaan. “Jangan jadi fitnah, kami sudah berusaha membantu di lapangan, administrasi segala macam, jangan ada fitnah seperti itu lagi,” sesalnya. Termasuk Gratifikasi

Sekretaris LSM Pancasila Jiwaku (Panjiku) Haris Arleck berpendapat fee proyek yang diberikan kontraktor kepada oknum pejabat tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi. Pemberian sejumlah uang fee proyek di Nunukan, diakui memang menjadi hal biasa dan membudaya.

“Jatah fee proyek itu cerita lama, bisa ditanyakan ke kontraktor-kontraktor di Nu-nukan. Pasti dia memberikan fee, apakah pejabat itu minta secara langsung terang-terangan atau dengan bahasa-bahasa lain,” kata Haris.

Meskipun termasuk dalam tindak pidana korupsi, fee proyek sulit dibuktikan secara hukum karena hanya ada kesepakatan antara kon-traktor dengan oknum pejabat. “Fee ini juga menjadi bargaining kontraktor supaya bisa mendapat proyek lagi dari pejabat itu,” ujarnya. (kh)
Sumber: korankaltim. - 17 September 2013

Simulasi Cara Coblos Yang Benar Pemilu 2014

gif maker

Foto Calon Anggota DPRD Kabupaten Nunukan

NUNUKAN ADALAH SEBUAH KOTA KECIL YANG TERPENCIL BERADA DI WILAYAH KALIMANTAN UTARA INDONESIA PADA GARIS PERBATASAN SABAH DAN SERAWAK MALAYSIA BAGIN TIMUR.
  • Selayang pandang Nunukan